Pemerintah telah menetapkan anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) 2026 sebesar Rp 6,26 triliun. Angka ini tercantum dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, dengan seluruh alokasi disalurkan melalui Badan Otorita IKN.
Dari total anggaran tersebut, Rp 5,7 triliun akan digunakan untuk program pengembangan kawasan strategis, sementara Rp 553 miliar dialokasikan untuk mendukung manajemen Otorita IKN.
Jauh dari Usulan Otorita IKN
Besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah ternyata jauh lebih kecil dibandingkan usulan Otorita IKN. Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pernah mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 16,13 triliun. Jika digabung dengan pagu indikatif Rp 5,05 triliun, total usulan anggaran Otorita IKN untuk 2026 mencapai Rp 21,1 triliun.
Namun, realisasi dalam RAPBN 2026 hanya sekitar sepertiga dari jumlah tersebut.
Tren Anggaran IKN
Sebagai perbandingan, pada 2025 Otorita IKN menerima Rp 13,5 triliun, termasuk tambahan Rp 8,1 triliun yang cair pada April 2025. Penetapan anggaran 2026 yang lebih rendah ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas pemerintah.
Dalam pidato RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto bahkan tidak menyinggung pembangunan IKN secara detail. Infrastruktur pun bukan menjadi fokus utama dalam rancangan anggaran tersebut.
Komitmen Hingga 2029
Meski anggaran 2026 lebih kecil, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menetapkan alokasi total Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN hingga 2029.
Targetnya, pada 2028 IKN sudah bisa berfungsi sebagai ibu kota politik dengan fasilitas legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memadai.
Dengan penetapan anggaran IKN 2026 Rp 6,2 triliun, pemerintah berusaha menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keterbatasan fiskal, sekaligus memastikan proyek strategis nasional ini tetap berjalan.
Baca juga: Resep Ayam Koloke ala Chinese Food, Gurih Asam Manis Bikin Nagih