Posisi Indonesia Sebagai Negara Kepulauan dan Maritim
Indonesia Sebagai Negara Kepulauan memiliki karakteristik unik sebagai sekaligus negara maritim. Pernyataan ini disampaikan diplomat Linggawaty Hakim dalam diskusi publik mengenai hukum laut internasional di Jakarta, Senin (10/3/2025).
Menurut Linggawaty, meski hanya ada 22 negara di dunia yang diakui sebagai negara kepulauan, belum tentu semua bisa disebut negara maritim. Indonesia termasuk salah satunya karena selain memiliki pulau-pulau strategis, juga mampu menguasai pertahanan laut serta sumber daya perairan.
Dasar Hukum dan Pengakuan Internasional Tentang Indonesia Sebagai Negara Kepulauan
Negara kepulauan diakui berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Pengakuan ini memberi hak bagi negara untuk menentukan batas kelautan di pulau-pulau terluar, membentuk teritori negara secara sah secara internasional.
Akademisi Efri Yoni Baikoeni menjelaskan bahwa Indonesia dan Filipina termasuk negara kepulauan yang diakui secara hukum internasional. Hal ini memungkinkan pengelolaan sumber daya laut secara legal dan strategis.
Ciri Negara Maritim
Sebuah negara dapat disebut negara maritim bila ekonominya sangat bergantung pada laut. Hal ini termasuk kemampuan menguasai, mengeksploitasi, dan melindungi sumber daya perairan. Indonesia memenuhi kriteria ini karena memiliki armada pertahanan laut yang kuat serta memanfaatkan sumber daya laut untuk pembangunan ekonomi nasional.
Linggawaty menambahkan, penguasaan pertahanan laut menjadi aspek penting bagi negara maritim. Dengan kedua faktor ini—geografi kepulauan dan pengelolaan laut—Indonesia layak disebut negara kepulauan sekaligus maritim.
Penutup
Pengakuan Indonesia sebagai kepulauan dan maritim bukan sekadar istilah. Hal ini menegaskan posisi strategis Indonesia di dunia internasional, baik dari segi pertahanan, ekonomi, maupun pengelolaan sumber daya laut.
Baca juga: Sejarah dan Resep Soto Betawi, Hidangan Ikonik Jakarta