Polemik tunjangan perumahan DPR kembali menuai sorotan publik. Dua fraksi besar, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, kompak mendesak penghentian fasilitas tersebut. Menurut mereka, pemberian tunjangan dinilai tidak pantas di tengah kondisi rakyat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.
PDIP Tekankan Etika dan Empati
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Said Abdullah, menegaskan politik tidak hanya berbicara soal aturan, tetapi juga soal etika dan empati. Ia menilai anggota DPR harus peka terhadap situasi masyarakat yang sedang sulit.
Baca juga: S’more, Camilan Manis Khas Camping dari Amerika yang Bikin Nagih
“Jika memiliki empati, seharusnya tidak ada fasilitas berlebihan yang bersumber dari pajak rakyat,” ungkap Said. Ia menambahkan, kepercayaan publik terhadap DPR hanya bisa dijaga dengan sikap simpatik, mendengarkan aspirasi, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
PDIP menegaskan, tuntutan penghentian tunjangan perumahan sekaligus menjadi pelajaran politik. Menurut Said, langkah ini diharapkan menjaga marwah DPR agar tetap dihormati publik.
Gerindra Dukung Penghentian Tunjangan
Sikap serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono. Ia menekankan partainya siap meninjau ulang sekaligus menghentikan tunjangan yang dianggap melukai rasa keadilan rakyat.
“Fraksi Gerindra mendengar keluhan masyarakat. Karena itu, kami menegaskan untuk meninjau ulang dan menghentikan tunjangan tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Gerindra melarang anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Instruksi ini sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, agar anggota DPR lebih hadir di tengah masyarakat.
Respons terhadap Gelombang Demonstrasi
Budisatrio juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban dalam sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, tragedi tersebut menjadi duka bersama dan refleksi dari kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan politik.
“Atas nama pribadi dan fraksi, kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Kami menyadari demokrasi berdiri di atas kebebasan berpendapat yang harus dijamin serta dilindungi,” kata Budisatrio.
Dengan komitmen bersama antara PDIP dan Gerindra, dorongan penghentian tunjangan perumahan DPR diharapkan menjadi titik awal reformasi fasilitas dewan. Langkah ini juga diyakini dapat memulihkan kepercayaan rakyat terhadap wakilnya di parlemen.