Pertamina Blokir 394.000 Nomor Kendaraan Akibat Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi
Pemblokiran BBM subsidi semakin diperketat oleh Pertamina Patra Niaga melalui penerapan sistem pembelian menggunakan QR Code. Langkah ini dilakukan setelah terdeteksi ratusan ribu nomor kendaraan yang diduga menyalahgunakan pembelian Biosolar dan Pertalite.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan bahwa sistem berbasis QR Code memungkinkan perusahaan melakukan identifikasi dini terhadap potensi kecurangan. Hingga pertengahan November 2025, tercatat 394.000 nomor polisi kendaraan telah diblokir karena ditemukan indikasi penyalahgunaan.
QR Code Kendalikan Penyaluran BBM Subsidi
Menurut Mars Ega, kebijakan ini bertujuan memastikan BBM subsidi hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Dengan terhubungnya data kendaraan dalam program subsidi tepat, distribusi menjadi lebih terukur dan transparan.
Pertamina juga melaporkan bahwa langkah ini mampu menekan penyaluran solar bersubsidi di bawah 1,5 persen dari kuota, sementara Pertalite berada di bawah 10 persen dari kuota nasional hingga Oktober 2025. Penerapan QR Code sepenuhnya digunakan untuk pembelian kedua jenis BBM subsidi tersebut.
Pembinaan 544 SPBU yang Melanggar
Selain pemblokiran nomor kendaraan, Pertamina turut melakukan pembinaan terhadap 544 SPBU yang terindikasi tidak mengikuti ketentuan program subsidi tepat. Pembinaan ini dilakukan agar seluruh SPBU menerapkan prosedur distribusi secara sesuai dan konsisten.
Mars Ega menegaskan bahwa pengawasan berlapis diperlukan agar penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditekan semaksimal mungkin, terutama di tengah kebutuhan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada harga BBM terjangkau.
Program Subsidi Tepat Diperkuat
Pertamina menyatakan akan terus memperkuat integrasi data serta sistem verifikasi di lapangan. Dengan demikian, distribusi BBM subsidi diharapkan lebih tepat sasaran dan tidak mengalami kebocoran akibat ulah oknum tertentu.
Kebijakan pemblokiran ini juga menjadi sinyal bahwa sistem digitalisasi distribusi BBM berjalan efektif, sekaligus menjadi pondasi untuk pembaruan kebijakan energi di masa depan.