Pemkot Bandung Hormati Proses Hukum
Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum terkait penetapan tersangka Wakil Wali Kota Bandung, M Erwin. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa proses tersebut berada sepenuhnya dalam kewenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ia memastikan dinamika hukum ini tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan.
Farhan: Layanan Publik Tetap Berjalan Normal
Menurut Farhan, prioritas utama Pemkot Bandung ialah menjaga stabilitas pelayanan publik. Ia menegaskan seluruh layanan tetap berjalan normal meski situasi politik tengah memanas. Selain itu, ia meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menunggu pernyataan resmi dari aparat hukum.
Penguatan Reformasi Birokrasi
Farhan menjelaskan bahwa Pemkot terus memperkuat sistem pengawasan internal. Reformasi birokrasi juga dipercepat agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan dalam koridor integritas. Di samping itu, ia telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
Tindak Lanjut: Optimalisasi Sistem Pengawasan
Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung mempercepat optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan memperkuat peran Inspektorat. Seluruh prosedur operasional layanan dievaluasi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mengamankan tata kelola pemerintahan.
Pelayanan Masyarakat Tetap Diprioritaskan
Farhan memastikan bahwa layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan tetap beroperasi tanpa hambatan. Setiap unit kerja diminta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, koordinasi harian dipertegas agar ritme kerja tetap stabil.
Kasus Korupsi: Penjelasan Kejari Bandung
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bandung menetapkan dua pejabat Kota Bandung sebagai tersangka. Mereka adalah Wakil Wali Kota Bandung, M Erwin, dan anggota DPRD Bandung, Rendiana Awangga. Keduanya diduga terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan terkait pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2025.
Pemkot Tak Berkompromi pada Integritas
Farhan menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan berkompromi terhadap isu integritas. Selain itu, Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta kementerian terkait untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.