Bendera Putih Berkibar di Aceh, Warga Tunjukkan Keputusasaan Hadapi Bencana
Bendera putih di Aceh berkibar di sepanjang jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Warga memasang bendera tersebut sebagai simbol keputusasaan menghadapi dampak bencana banjir bandang dan longsor.
Masyarakat mulai memasang bendera putih sejak Rabu malam, 10 Desember 2025. Aksi ini muncul setelah tiga pekan warga berjuang tanpa pemulihan yang memadai.
Simbol Marah, Frustrasi, dan Harapan
Warga Aceh memaknai bendera putih sebagai ungkapan banyak perasaan. Simbol ini menunjukkan kemarahan, frustrasi, sekaligus harapan agar pemerintah memberi perhatian serius.
Muhammad Alkaf, warga Kota Langsa yang juga terdampak banjir, menyebut pemasangan bendera berlangsung secara kolektif. Ia menilai warga ingin mengetuk nurani pemerintah pusat.
Menurut Alkaf, masyarakat berharap pemerintah menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional.
Kritik terhadap Pernyataan Presiden
Alkaf menyesalkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung adanya kekuatan luar di balik kegaduhan saat bencana. Ia menolak pernyataan tersebut dan merasa pemerintah belum berpihak pada korban.
Ia menilai penetapan status bencana nasional akan membuka jalan bantuan internasional. Alkaf merujuk pengalaman penanganan tsunami Aceh 2004 sebagai contoh percepatan pemulihan.
Relawan Akui Warga Sangat Kewalahan
Relawan bencana, Nauval Pally Taran, juga memandang bendera putih sebagai tanda menyerah warga. Ia melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah terdampak parah seperti Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
Menurut Nauval, bantuan logistik mulai masuk. Namun, distribusi belum merata. Beberapa daerah masih kesulitan mendapatkan air bersih dan kebutuhan dasar.
Korban Jiwa dan Kebutuhan Anggaran Besar
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat korban meninggal akibat bencana Sumatera mencapai 1.016 jiwa per 14 Desember 2025. Kerusakan infrastruktur memerlukan anggaran pemulihan yang sangat besar.
BNPB memperkirakan kebutuhan dana pemulihan mencapai Rp 51,82 triliun. Angka tersebut mencakup perbaikan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur dasar.
Aceh Libatkan Lembaga Internasional
Pemerintah Provinsi Aceh mengambil langkah lain. Mereka menyurati UNDP dan UNICEF untuk terlibat dalam pemulihan pascabencana.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, membenarkan langkah tersebut. Ia menyebut pemerintah daerah menyesuaikan bentuk bantuan dengan program masing-masing lembaga.
Pemprov Aceh berharap dukungan internasional mempercepat pemulihan, terutama pada sektor kemanusiaan dan perlindungan anak.