Demokrat Tegaskan Sikap Menolak Pilkada Tidak Langsung
Partai Demokrat kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sikap ini muncul seiring menguatnya dorongan sejumlah partai politik untuk mengubah sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar, menyatakan bahwa pilkada melalui DPRD tidak menjamin hilangnya praktik politik uang. Sebaliknya, sistem tersebut justru berpotensi memindahkan praktik transaksional ke ruang politik yang lebih sempit.
Politik Uang Dinilai Hanya Berpindah Tempat
Menurut Renanda, tidak ada jaminan bahwa pilkada tidak langsung akan menciptakan demokrasi yang lebih bersih. Ia menilai potensi transaksi politik tetap terbuka, meski mekanisme pemilihan berubah.
“Tidak ada jaminan politik uang hilang. Potensinya justru berpindah tempat,” ujar Renanda dalam keterangannya.
Oleh karena itu, Demokrat menilai bahwa memperkuat pengawasan dan penegakan hukum jauh lebih penting dibanding mengubah sistem pemilihan.
Demokrat Ingatkan Sejarah Penolakan Tahun 2014
Renanda mengingatkan bahwa sikap Demokrat terhadap pilkada tidak langsung sudah konsisten sejak 2014. Saat itu, Partai Demokrat menolak aturan pilkada melalui DPRD yang disahkan DPR.
Bahkan, Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat Presiden dan Ketua Umum Demokrat, menerbitkan Perppu untuk membatalkan aturan tersebut. Langkah itu diambil demi menjaga hak politik rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
“Posisi kami jelas dan tidak berubah sejak 2014,” tegas Renanda.
Hak Politik Rakyat Harus Tetap Dijaga
Partai Demokrat menilai pilkada langsung merupakan bagian penting dari demokrasi. Menurut Renanda, hak rakyat memilih kepala daerah tidak boleh dikorbankan hanya demi kepentingan politik jangka pendek.
Selain itu, Demokrat juga mengingatkan agar dinamika politik tidak mengganggu stabilitas nasional. Ia mengajak seluruh pihak menjaga suasana politik tetap kondusif di tengah berbagai tantangan nasional.
Wacana Pilkada DPRD Kembali Menguat
Wacana pilkada lewat DPRD kembali mencuat setelah salah satu partai mengusulkannya dalam forum nasional. Beberapa partai menyatakan dukungan, sementara partai lain memilih menolak atau masih mengkaji usulan tersebut.
Demokrat menegaskan akan tetap berdiri pada prinsip demokrasi langsung dan partisipasi rakyat sebagai fondasi utama sistem politik nasional.