Prabowo Restui Renovasi Rumah Rakyat Naik Jadi 2 Juta Unit pada 2026
Program renovasi rumah rakyat 2026 bakal mengalami lonjakan besar. Presiden Prabowo Subianto menyetujui peningkatan target renovasi rumah tidak layak huni dari semula 400.000 unit menjadi hingga 2 juta unit pada 2026. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat.
Persetujuan tersebut disampaikan setelah pertemuan Presiden dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Fokus Percepatan di Kawasan Perkotaan
Fahri Hamzah menjelaskan, pemerintah memberi perhatian khusus pada renovasi rumah di wilayah perkotaan. Ia menilai percepatan renovasi sekitar 1 juta rumah di kota menjadi krusial karena keterbatasan lahan kerap menghambat pembangunan hunian baru.
Menurutnya, kondisi perkotaan menuntut pendekatan berbeda, termasuk mekanisme akselerasi yang mampu menjawab persoalan lahan sempit, kepadatan penduduk, serta status kepemilikan tanah yang kompleks.
Regulasi Baru Sedang Disiapkan
Untuk mendukung peningkatan target renovasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menyiapkan kerangka regulasi baru. Pemerintah merancang aturan dalam bentuk peraturan presiden atau peraturan pemerintah guna memastikan program renovasi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Regulasi ini diharapkan mampu menyederhanakan prosedur sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan renovasi rumah rakyat di berbagai daerah.
Rencana Pembentukan Lembaga Khusus Perumahan
Selain regulasi, pemerintah juga mempertimbangkan pembentukan lembaga khusus untuk mempercepat pembangunan dan renovasi perumahan. Lembaga ini akan menangani berbagai aspek krusial, mulai dari pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga pengelolaan hunian berbasis sosial.
Fahri menilai kehadiran lembaga tersebut akan memusatkan kewenangan yang selama ini tersebar, sehingga proses perumahan rakyat dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
Dorong Hunian Layak dan Terjangkau
Peningkatan target renovasi hingga 2 juta unit mencerminkan upaya pemerintah menjawab kebutuhan hunian layak secara masif. Dengan dukungan anggaran, regulasi yang disiapkan, serta rencana pembentukan lembaga khusus, pemerintah menargetkan kualitas hidup masyarakat meningkat melalui akses hunian yang lebih aman, sehat, dan terjangkau.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa sektor perumahan akan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional pada 2026.