Ahok soroti pengadaan Pertamina saat bersaksi di sidang Tipikor Jakarta Pusat. Sidang ini terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Ia berbicara tegas di hadapan jaksa.
Menurut Ahok, banyak pihak bisa diproses hukum. Hal itu terjadi jika penyimpangan pengadaan ditelusuri serius. Karena itu, ia meminta aparat lebih berani bertindak.
Kritik terhadap Sistem Pengadaan Lama
Ahok menilai sistem pengadaan lama tidak efisien. Ia mengatakan dampaknya sangat besar bagi negara. Cadangan minyak Indonesia disebut terbatas.
Bahkan, stok minyak dinilai tidak sampai 30 hari. Selain itu, ia menegaskan tugas cadangan minyak ada dalam Undang-Undang Migas. Namun, praktiknya sering tidak ideal.
Pertamina Dinilai Terlalu Dibebani
Ahok juga menyinggung posisi Pertamina sebagai BUMN. Menurutnya, Pertamina sering diperlakukan seperti lembaga pemerintah. Padahal, seharusnya perusahaan bisa bergerak layaknya swasta.
Namun, karena pemerintah pemegang saham utama, Pertamina kerap mendapat penugasan berat. Misalnya, perusahaan harus menanggung rugi demi menjaga pasokan minyak. Dengan demikian, Ahok menilai sistem ini perlu dibenahi.
Dorongan Gunakan E-Katalog LKPP
Ahok lalu menawarkan solusi. Ia ingin Pertamina memakai sistem E-Katalog LKPP. Sistem ini pernah ia terapkan saat memimpin Jakarta.
Menurutnya, cara itu meningkatkan transparansi. Selain itu, pengadaan bisa lebih hemat. Ia mengaku sudah beberapa kali bertemu pihak LKPP. Meski begitu, usulan itu belum sepenuhnya berjalan.
Sindiran soal “Kelebihan Bayar”
Ahok juga menyoroti istilah “kelebihan bayar” dalam laporan audit. Ia menilai istilah itu sering menutupi kerugian negara. Karena itu, ia meminta temuan semacam ini diperiksa lebih dalam.
Sementara itu, Ahok menegaskan banyak kasus bisa terbuka. Ia bahkan menyebut banyak orang bisa ditangkap jika aparat benar-benar mau mengusut.
Kasus Korupsi Minyak dan Kerugian Negara
Perkara ini terkait tata kelola minyak periode 2018–2023. Salah satu terdakwa adalah Kerry Adrianto Riza. Ia didakwa memperkaya diri hingga Rp3,07 triliun.
Selain itu, Kejaksaan menetapkan banyak tersangka lain. Total kerugian negara disebut mencapai Rp285 triliun. Sementara itu, Riza Chalid masih berstatus buronan.
Reformasi Pengadaan Jadi Sorotan
Pernyataan Ahok menambah perhatian publik. Ia menilai reformasi pengadaan sektor energi sangat penting. Transparansi harus diperkuat agar kebocoran anggaran berhenti.
Dengan begitu, pengelolaan minyak nasional bisa lebih akuntabel. Selain itu, kepercayaan masyarakat juga dapat meningkat.